Istana Tanggapi Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’: Presiden Prabowo Ikut Macet demi Jadi Contoh
Perlawanan terhadap arogansi penggunaan sirine dan strobo ilegal kini berubah menjadi gerakan moral yang viral: ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk‘. Gerakan ini lahir dari keresahan rakyat terhadap kendaraan mewah atau pejabat yang memaksa jalanan seolah milik pribadi. Hebatnya, aksi ini sampai menarik perhatian Istana Kepresidenan dan Polri.
Stiker Jadi Simbol Perlawanan Warga
Kreativitas rakyat dituangkan dalam bentuk stiker protes di kendaraan mereka. Pesannya jelas, penuh sindiran, namun kuat:
- “STOP! Strobo & Sirine!! Kalian hidup dari pajak kami!”
- “SAYA TIDAK AKAN BERI JALAN! Kecuali Ambulans & Damkar”
Gerakan ini langsung mendapat dukungan publik, termasuk tokoh nasional seperti mantan Dubes Peter F. Gontha. Viral di media sosial, gaungnya menembus hingga ke Istana.
Respons Istana: Presiden Prabowo Jadi Teladan
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fasilitas pengawalan tidak boleh digunakan secara arogan. Untuk menegaskan komitmen, ia mencontohkan langsung Presiden Prabowo Subianto yang tetap taat aturan lalu lintas.
“Bapak Presiden sering ikut bermacet-macet. Kalau lampu merah, beliau juga berhenti,” ujar Prasetyo.
Pernyataan ini dianggap sebagai sindiran halus bagi para pejabat yang masih merasa lebih penting dari presidennya sendiri.
Polri Turun Tangan: Evaluasi Penggunaan Sirine dan Strobo
Tak ketinggalan, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan pihaknya akan mengevaluasi total penyalahgunaan sirine. Bahkan, ia memutuskan langkah tegas:
- Pembekuan penggunaan sirine dan strobo dalam pengawalan pribadinya sendiri.
- Evaluasi ketat penggunaan fasilitas khusus kendaraan di lapangan.
“Semua masukan masyarakat adalah hal positif untuk kami,” jelas Agus.
Kemenangan Kecil Rakyat di Jalanan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’ menunjukkan bahwa kekuatan rakyat bisa diwujudkan dengan cara kreatif dan damai. Hanya dengan stiker, suara masyarakat berhasil membuat negara introspeksi.
Kini, harapan publik jelas: janji Istana dan Polri harus dibuktikan, agar jalanan Indonesia lebih adil, tertib, dan beradab.
