Purbaya Jawab Tudingan Bahlil: Benar Salah Baca Data LPG 3 Kg?
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait tudingan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah membaca data soal harga asli LPG 3 kilogram (kg). Purbaya mengatakan, ia sedang meninjau kembali data tersebut dan ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman.
Purbaya: Data Akan Diperiksa Ulang
Dalam kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Purbaya menjelaskan bahwa data yang ia sampaikan sebelumnya bersumber dari perhitungan staf di kementeriannya. Ia mengaku terbuka jika memang terdapat perbedaan cara membaca data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Saya sedang pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil benar, nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” ujar Purbaya.
Purbaya menilai, perbedaan ini bisa jadi hanya soal metode penghitungan yang berbeda. Ia yakin bahwa pada akhirnya hasil data akan sama, mengingat anggaran subsidi bersumber dari alokasi yang sama.
Perbedaan Persepsi Soal Harga Asli LPG 3 Kg
Sebelumnya, Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 30.000 per tabung agar masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750. Pernyataan ini kemudian mendapat tanggapan dari Bahlil Lahadalia yang menilai ada kekeliruan dalam pembacaan data tersebut.
Bahlil: Mungkin Menkeu Salah Baca Data
Bahlil menilai Purbaya mungkin keliru membaca data dan menyebut hal tersebut wajar mengingat Purbaya masih menyesuaikan diri dengan perannya yang baru. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM masih berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merapikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkait penerima subsidi LPG 3 kg.
“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data. Biasalah kalau baru menjabat mungkin belum dapat masukan lengkap dari timnya,” ujar Bahlil di Jakarta Selatan.
Proses Pemutakhiran Data Subsidi LPG
Bahlil menjelaskan bahwa data penerima subsidi LPG 3 kg saat ini sedang dalam tahap pematangan oleh BPS dan tim ESDM. Ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pengumpulan data agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan.
Purbaya pun menyambut baik kerja sama lintas kementerian ini dan berjanji akan memperbaiki mekanisme validasi data agar publik mendapatkan informasi yang transparan dan akurat.
Kesimpulan
Polemik antara Purbaya dan Bahlil menunjukkan pentingnya koordinasi antar kementerian dalam mengelola kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan subsidi energi. Diharapkan klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan energi.
