Purbaya Ogah Danai Family Office, Jubir Luhut Tegaskan Bukan Proyek Pemerintah
Jakarta – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membiayai pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai tanggapan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Juru Bicara Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi, menegaskan bahwa inisiatif tersebut bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN.
“Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif,” ujar Jodi kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).
DEN: Pemerintah Hanya Berperan Sebagai Regulator
Jodi menjelaskan bahwa sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L) — termasuk Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — sudah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.
“Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office internasional,” jelasnya.
Menurut Jodi, pembentukan Family Office juga sejalan dengan rencana pengembangan Indonesia Financial Centre dan kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya Tegas: Tidak Ada Dana APBN untuk Family Office
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk mendanai pendirian Family Office. Ia menyebut bahwa jika DEN ingin membangun proyek tersebut, maka pembiayaannya harus dilakukan secara mandiri.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10).
Purbaya menjelaskan bahwa setiap dana APBN harus digunakan untuk program yang tepat, efisien, dan memiliki dampak nyata terhadap masyarakat. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
“Saya fokus agar setiap anggaran digunakan secara tepat, tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Itu saja yang menjadi fokus saya,” tegasnya.
Belum Pahami Konsep Family Office
Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami secara menyeluruh konsep Family Office yang dibahas oleh DEN. Ia menyatakan belum pernah menerima penjelasan detail mengenai struktur, tujuan, maupun mekanisme pendirian proyek tersebut.
“Saya nggak terlibat. Kalau mau saya doakan lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat seperti apa konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab banyak,” ucapnya.
Tujuan Pendirian Family Office di Indonesia
- Menarik investasi global agar dikelola di Indonesia secara produktif.
- Mendukung pengembangan sektor jasa keuangan dan pusat finansial nasional.
- Meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
- Menciptakan lapangan kerja baru di sektor ekonomi digital dan keuangan.
Kesimpulan
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga fokus APBN pada program prioritas. Di sisi lain, tanggapan Jubir Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proyek Family Office bersifat strategis dan non-fiskal, bertujuan menarik investasi global ke Indonesia. Kolaborasi regulatif yang baik diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan regional tanpa membebani APBN.